Gus Wahyu NH Aly: Pasal Penghinaan Kepala Negara Upaya Kejahatan pada Rakyat

0
600 views

JOMBANG, BeritaGresik.com – Ketua Kyai Muda Indonesia yang juga pakar Ushul Fiqh, Gus Wahyu NH Aly menilai pasal penghinaan terhadap kepala negara sebagai bentuk kejahatan terhadap rakyat sekaligus wujud anti demokrasi Pancasila. Terlebih menurutnya, kepala negara di Indonesia hadir bukan karena pilihan rakyat, melainkan karena keinginannya sendiri yang seringkali dengan member banyak janji ke rakyat agar dipilihnya. Sehingga upaya Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara di dalam rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai Gus Wahyu sebagai kesalahan.‎

“Apabila ditetapkan, ini sangat berbahaya. Ini suatu kejahatan terhadap rakyat sekaligus bentuk anti demokrasi Pancasila. Ditinjau dari banyak aspek, termasuk ushul fiqh, pasal ini mengerikan,” tegasnya di Jombang (12/08/2015)

Menurut cucu KH. Abdullah Siradj Aly ini, dalam Islam sendiri membolehkan rakyat mencaci pemimpin negaranya. Ia mencontohkan dengan QS. Annisa, ayat 148.

“Ayat tersebut (QS. Annisa: 148) juga menegaskan apabila orang yang teraniaya diperbolehkan mengeluarkan ucapan yang paling buruk dan boleh diulang-ulang serta boleh disebarluaskan,” paparnya.

Ia menganalogikan dengan rakyat yang tak mampu mendapat akses pendidikan yang disebabkan ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab. Hanya saja apabila rakyat yang mengalami keadaan tersebut belum juga terpenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian mengolok-olok kepala negara, melihat pasal penghinaan, dinilainya berbahaya.

“Melihat pasal penghinaan, menuntut janji presiden dapat diadukan atau dijerat dengan pasal ini. Saya sudah mempelajari pasal ini, dan ini mengerikan,” paparnya lagi.

Gus Wahyu juga menegaskan, kepala negara tidak akan mengajukan Pasal tersebut jika dirinya memosisikan rakyat sebagai ibunya yang perlu diurus. Presiden tentunya akan menghormati rakyat sebagai ibu bagi dirinya sehingga akan memperhatikannya secara serius.

“Kalau presiden memosisikan rakyat sebagai ibu yang tua renta, pasti tidak akan ada pasal ini. Karena ibu harus dihormati atas kepercayaan terhadap dirinya dan ibu (rakyat) telah melahirkannya sebagai pemimpin. Juga, pasti akan memperlakukan ibu (rakyat) dengan baik. Kecuali presiden ini durhaka dan bermental bajingan,” tambahnya.

Selain itu, definisi kata “penghinaan” di kalangan pakar bahasa Indonesia, dinilainya juga belum tuntas, terlebih definisi “penghinaan” dalam hukum. Istilah “penghinaan” memuat berbagai tafsiran, baik istilah untuk umum dan khususnya istilah untuk hukum. Menurutnya juga, MK belum pernah menguji pasal”penghinaan”.

“Definisi penghinaan sampai saat ini belum jelas. Oleh karena itu juga, pasal ini saya sebut sebagai pasal setan,” pungkasnya