Soal Larangan HTI, Pemkab Gresik Tunggu Pemprov

0
981 views
Foto: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Foto: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

BeritaGresik.com – Wacana pelarangan organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini mengemuka di Jawa Timur. Keberadaan ormas tersebut saat ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI.

Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak ingin gegabah mengambil sikap tegas pelarangan atas keberadaan ormas HTI, sebelum ada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

“Pemkab Gresik menunggu kebijakan yang dibuat Provinsi, sehingga kebijakan ini terstruktur dari pusat. Apalagi Gresik kota wali dan santri, harus menjunjung tinggi nilai toleransi,” kata Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim, Jumat (9/9/2016).

Secara prinsip, terang Qosim, pihaknya sepakat dengan penolakan terhadap kelompok atau ormas yang berpotensi dapat meresahkan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

“Jadi, kami memberikan dukangan terhadap semua, tidak hanya HTI. Tetapi juga yang lain, yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Anton Setiadji mengaku telah meminta Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pelarangan organisasi HTI. Sebab, HTI dianggap tidak mengakui Pancasila.

Menurut Anton, polisi telah beberapa kali memperingati Pemprov Jatim terkait potensi konflik sosial yang seharusnya dicegah. Antisipasi konflik sosial itu butuh payung hukum, terutama untuk petugas melakukan upaya pencegahan.

“Kasus tambang pasir di Lumajang itu sudah kami ingatkan, tapi terlambat dan akhirnya meletus. Soal HTI juga sudah terjadi dan sejak kejadian di Bondowoso sudah kami ingatkan agar ada payung hukum yang mencegah,” terang Anton. (zr)