Pemkab Gresik Janji Tindak Lanjuti Persoalan Pasar Tambak

0
454 views
Yusuf
Kepala Bsgian Pemerintahan Kabupaten Gresik Yusuf Ansori saat menerima aduan terkait persoalan tanah pasar Tambak Bawean. (Foto: BG/Abr)

BeritaGresik.com – Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik Yusuf Ansori menilai, persoalan tanah pasar Tambak perlu segera ditindaklanjuti dengan cara melibatkan banyak pihak.

Untuk itu, Yusuf berjanji kepada warga Tambak yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Gema Pasar) akan segera menggelar rapat bersama instansi terkait menyikapi persoalan pasar Tambak.

Itu diungkapkan Yusuf sesaat setelah melihat dokumen status pasar Tambak yang menyatakan bahwa pasar Tambak milik pemerintah kabupaten tingkat 2 Gresik dan dikelola oleh Desa Tambak sebagai pasar desa dengan cara disewa.

“Nanti kita gelar rapat yang melibatkan banyak pihak, yang terkait dengan status tanah pasar Tambak,” kata Yusuf saat ditemui rombongan dari aliansi Gema Pasar di Kantornya, Kamis (9/6/2016). 

Menurut dia, status tanah pasar jelas merupakan tanah milik pemda kabupaten Gresik jika mengacu pada dokumen yang ada saat ini. Untuk itu, pihsknya akan mengecek kelengkapan dukumen di bagian aset Pemda Gresik.

“Jika mengacu pada dokumen ini, jelas bahwa tanah tersebut milik pemda. Berkaitan dengan status pasar Tambak, nanti kita cek barangkali ada dokumen-dokumen pendukung lainnya,” jelasnya.

Pendapat serupa dikemukakan Bagian Pengeloaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik, Herawan Eka Kusuma. Menurut dia, tanah negara yang peruntukannya demi kepentingan umum seperti pasar Tambak tidak bisa dimohonkan menjadi milik pribadi.

Berkaitan dengan pasar Tambak, dia menilai hak sewa tanah tersebut mengacu pada SK Bupati nomor 50 tahun 1982 yang hanya berlaku selama 5 tahun. Jika tidak diperpanjang, status tanah tersebut kembali kepada Pemda.

“SK bupati yang mengatur hak sewa pasar Tambak ini hanya berlaku 5 tahun, jika tidak ada permohonan perpanjangan sewa, maka tanah itu kembali jadi aset pemda”, pungkasnya. (abr)