Cegah Banyak Pengaduan, DKPP Gelar Sosialisasi Kode Etik di Jatim

0
526 views

BeritaGresik.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ingin memastikan penyelenggaran Pilkada di Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan aturan hukum dan aturan etika, sehingga dapat terwujud sebuah pilkada yang berintegritas.

Sebagai lembaga penegak kode etik, DKPP memberikan perhatian serius atas pelaksanaan pilkada serentak. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan semua jajaran KPU dan Bawaslu belajar dari kasus Pilpres dan Pileg nasional maupun pilkada sejak 2012 ketika DKPP dibentuk.

Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia itu juga menekankan kepada penyelenggara Pemilu agar independen dalam pelaksanaan tugasnya, serta tidak lupa melayani kepentingan pemilih yang punya hak konstitusional.

“KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki spirit observing, melayani kepentingan pemilih dan melayani semua calon dengan sebaik-baiknya termasuk juga partai pengusung,” ka Jimly di Jakarta, Minggu (04/10).

Jika melihat data perkara di DKPP, untuk Provinsi Jatim, sejak Juni 2012 sampai September 2015, DKPP telah menerima 130 pengaduan. Angka tersebut sudah termasuk pengaduan yang masuk terkait proses tahapan pada Pilkada Serentak 2015 sebanyak 12 pengaduan.

Namun, dari 130 pengaduan tersebut, sebanyak 99 pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan. Sedangkan yang masuk sidang ada 31 pengaduan.

Jumlah pengaduan serta banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi di Jatim menjadi perhatian dari DKPP. Untuk itu, DKPP akan menggelar sosialisasi upaya pencegahan terjadinya pengaduan.

Sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu itu akan digelar pada 6 Oktober 2015 di auditorium (theater) Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu akan dibuka langsung oleh Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie. [zr]