Wasekjen Golkar: Putusan Sela PTUN Tak Batalkan SK Menkumham

0
282 views

JAKARTA, BeritaGresik.com – Wasekjen DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mengingatkan agar pengurus Golkar di daerah tidak salah paham menanggapi isi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara terkait kisruh kepengurusan Partai Golkar.

“Putusan sela PTUN kemarin belum masuk ke pokok perkara, dan masih jauh dari putusan final,” kata Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar (DPP PG), Achsanul Yakin R kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4).

Menurut dia, putusan sela yang dikeluarkan PTUN bersifat sementara dan belum mengikat. Setelah itu, masih akan ada proses berikutnya hingga putusan pengadilan yang sifatnya inkrah.

“Perlu dicatat, bahwa legalitas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bukan dibatalkan, tetapi ditunda sampai proses hukum dan vonis PTUN selesai,” tegasnya.

Dengan begitu, pengurus DPP Partai Golkar yang diakui pemerintah tetap pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, selama SK yang sudah dikeluarkan oleh Menkumham Yassona H. Laoly tersebut belum dibatalkan.

Karena itu, Yakin mengingatkan agar pengurus di daerah cermat menyikapi putusan sela PTUN. “Teman-teman pengurus di daerah jangan salah paham, karena putusan sela bukan membatalkan kepengurusan Pak Agung,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan, agar semua pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan tidak melakukan penafsiran seenaknya. Apalagi sampai mengatakan bahwa SK yang dikeluarkan Menkumham batal.

Yakin menambahkan, putusan sela PTUN hanya membatasi wewenang DPP PG terhadap hal-hal yang berhubungan dengan wilayah hukum tata negara. Sementara untuk urusan internal partai, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab DPP PG versi Monas Ancol.

“Jadi legal standingnya itu jelas, yaitu SK Kemenkumham yang sampai sekarang belum dibatalkan,” pungkasnya. [ALF]