Serikat Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

0
622 views
Iuran BPJS Kesehatan Naik
Iuran BPJS Kesehatan Naik

BeritaGresik.com – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang muli diberlakukan sejak 1 April 2016. Kenaikan iuran tertuang dalam Perpres Nomor 19/2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan kemarin.

“Kalau isinya hanya akan menimbulkan masalah baru bagi para pekerja sebagai contoh yang berkaitan dengan iuran yang dinaikkan, denda keterlambatan, kami dengan tegas menolak keberadaan aturan tersebut,” tegas Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan dalam rilisnya, Jumat, (11/3/2016).

Menurut dia, dalam aturan tersebut iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 per orang per bulan menjadi Rp30.000 per orang per bulan. Untuk kelas II, naik dari Rp42.500 per orang per bulan menjadi Rp51.000 per orang per bulan. Lalu kelas I naik dari Rp59.500 per orang per bulan menjadi Rp80.000 per orang per bulan.

“Harusnya pemerintah lebih konsen pada UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan, di mana di dalam UU tersebut telah diamanatkan bahwa negara melalui APBN dapat memberikan subsidi 5% dan APBD 10%. Hal ini sebetulnya yang harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Iwan juga menekankan agar pemerintah sungguh-sungguh dengan pemberian dana bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Semua harus terkontrol dengan baik sehingga tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya dari negara.

Hal itu dikarenakan belum mengetahui dan masih kurang sosialisasi serta 47 juta sektor formal belum terjamah dengan atau belum menjadi peserta.

“Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah bukan terus memeras para pekerja/buruh agar iurannya dinaikan,” tandas Iwan.

Berikut perubahan yang terjadi dalam Perpres 19/2016 antara lain:

1. Peserta PPU dapat mendaftarkan sendiri
2. Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas
3. Batas PTKP menjadi Rp8 juta
4. Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000 berlaku 1 april 2016
5. Iuran PPU komposisi pengusaha 3% dan pekerja 2%
6. Kewajiban setor iuran bagi pengusaha paling lambat tanggal 10
7. Pembayaran Pemda dipertegas
8. Denda keterlambatan naik menjadi 2,5%
9. Pasal 21 adanya aturan promotif dan preventif
10. Pasal 22 penegasan bentuk pelayanan kesehatan yang dijamin.
11. COB sudah diatur di pasal 24 dan 27 tetapi hanya untuk non medis
12. Pasal 36a mengatur tentang pelarangan menarik biaya pelayanan kepada peserta di luar paket. (as)