Peran Ahli Forensik Dalam Penegakan Hukum Pidana

Citra Yolanda Sari, S.Tr.AK, Mahasiswa Magister Ilmu Forensik
Universitas Airlangga. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Citra Yolanda Sari, S.Tr.AK
(Mahasiswa Magister Ilmu Forensik
Universitas Airlangga)

Hampir setiap hari media massa memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Motif dan cara pelaku melakukan tindak kejahatanpun terus berkembang dan bervariasi yang menyebabkan para penegak keadilan harus lebih berinovasi dalam mengungkap suatu kejahatan.
Penyelesaian kasus-kasus hukum secara konvensional sudah ditinggalkan, pengambilan keputusan berdasarkan dugaan tanpa sebuah bukti dan proses yang jelas terkait tentang perkara kejadian sudah tidak bisa dilakukan. Dilihat dari perkembangan zaman, orientasi sekarang dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum harus menggunakan metode scientific.

Forensik dapat diartikan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan antara lain, hukum pidana, hukum acara pidana, ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu kimia forensik, psikologi forensik dan lain sebagainya. Adapun orang yang menekuni bidang ilmu forensik dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan disebut sebagai seorang ahli forensik.

Peran forensik dalam penegakan hukum pidana

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah seperti pembunuhan, penipuan, pencurian, perampokan, penganiyaan, pemerkosaan, penyuapan, dan korupsi.
Ketika terjadi suatu tindak pidana, penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui diri sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban masalah inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Pasal enam ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Selanjutnya, ketentuan tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam hal pembuktian, berdasarkan pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah di mata hukum yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk , dan keterangan terdakwa. Dalam suatu tindakan kejahatan pasti akan meninggalkan jejak meskipun telah direncanakan dengan sangat rapi dan sempurna sekalipun. Jejak-jejak ini kita sebut sebagai barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan dan analisis lalu didapatkan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan ini disebut alat bukti yang dapat tergolong keterangan saksi ahli jika ahli forensik yang melakukan pemeriksaan dimintai keterangan saat di pengadilan, dan digolongkan sebagai surat apabila hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis atau yang disebut berita acara pemeriksaan.

Akan tetapi, pada kenyataannya proses pemeriksaan barang bukti tidak selalu berjalan baik dan tanpa kesulitan, sehingga seorang ahli forensik harus memiliki ketelitian dan tepat karena hasil pemeriksaannya cukup berperan penting dalam penarikan keputusan di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, peran ilmu forensik adalah membuat suatu perkara menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan ataupun tindak pidana yang telah tejadi.

Oleh karena itu, ilmu forensik harus ada dalam penegakan hukum pidana, agar dapat memberikan bukti yang scientific dan penjelasannya dapat diterima oleh manusia karena dapat dibuktikan dan dipelajari.*

No Response