Jalan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?

0
1,224 views
Rutin, SEI (Foto: Dokumentasi pribadi)

GRESIK – Akhir- akhir ini Gresik ramai dengan aksi demo yang diadakan oleh ribuan warga pantura. Bagaimana tidak, keamanan mereka dalam berlalu lintad telah terusik oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab.

Wajar, jika mereka ingin menuntut haknya sebagai warga atas keamanan dirinya. Karena negara juga berkewajiban memberikan jaminan keamanan dalam berlalu lintas.

Seperti yang disebutan dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ayat (1) berbunyi: (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Lalu, (2) , dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan dalil di atas, kita bisa menuntut pidana pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak, apalagi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun, faktanya saat banyak korban jiwa berjatuhan akibat jalan rusak, dan muncul tuntutan dari publik kepada pemerintah, UU tidak diberlakukan sesuai isinya.

Padahal, Bab XX Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tertuang perihal ketentuan pidananya, berupa sejumlah denda dan pidana penjara. (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.120 juta.

Kemudian, (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Namun, hukuman pidana tersebut pun hanya sekedar pepesan kosong yang tak ada implementasinya. Inilah bukti kebobrokan sistem demokrasi-kapitalis. Sistem yang menjadikan hukum Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Hukum hanya memihak kepada mereka yang berduit dan punya kuasa. Sedang masyarakat jelata, dikesampingkan begitu saja. Hak- hak mereka diabaikan. Jangankan diminta membayar denda tuntutan pidana, usaha untuk memberi tanda atau rambu terhadap jalan yang rusak supaya pengguna jalan paham dan berhati-hati saat melewatinya saja, tidak jua dilakukan. Seperti kerusakan jalan yang terlihat di sepanjang jalan Pantura tanpa rambu peringatan yang jelas.

Tidak hanya itu, meski sudah mengetahui penyebab rusaknya infrastruktur jalan tersebut karena mutu jalan yang buruk, buruknya drainase yang menyebabkan air mudah menggenang ketika hujan, serta peruntukan jalan yang tidak semestinya, Kepala DPU Pemkab Gresik Bambang Isdianto dengan mudah melempar tanggungjawabnya ke tingkat provinsi. Padahal, terkait kerusakan jalan nasional sudah menjadi tanggungjawabnya. Begitu menyedihkan sikap abai mereka terhadap kalangan bawah.

Abai Terhadap Pelayanan Publik

Buruknya layanan publik seperti jalan raya bukti abainya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Keadaan ini terjadi merupakan keniscayaan dari sistem demokrasi kapitalis yang diemban oleh pemerintah saat ini.

Sistem demokrasi kapitalis meminimalkan peran negara dalam pelayanan dan sistem politik serta birokrasi yang berbelit-belit membuat negara semakin tidak  mampu dalam melakukan pelayanan kepada rakyatnya. Permasalahan jalan tidak terlepas dari tiga hal, yakni penganggaran dan perencanaan jalan, pelaksanaan peruntukan jalan, serta mekanisme kewenangan pengelolaan jalan.

Pertama, perbaikan jalan tergantung anggarannya. Terkait banyaknya jalan rusak di Gresik, Ketua Komisi yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, M Syafi’AM, mengakui bahwa selama ini anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Gresik masih sangat minim.

Tahun 2016 ini, hanya sekitar Rp 200 miliar atau belum sampai 10 persen dari total APBD sekitar Rp 3 triliun. Padahal, idealnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan itu berada di kisaran 20 persen dari total APBD (Surya.co.id, 13/10/16). Akibatnya, jalan raya sepanjang jalur utama (Manyar, Bungah, Sidayu dan Panceng) tidak dapat diperbaiki secara penuh dan optimal.

Pengalokasian anggaran pun harus melalui proses panjang, sehingga perbaikan jalan terkesan lama. Penganggaran proyek perbaikan jalan mengikuti penetapan anggaran tahunan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang proyek yang biasanya dilakukan pertengahan tahun membuat pembangunan jalan praktis dimulai pada akhir tahun. Dana yang keluar pada musim penghujan membuat kualitas aspal tidak cukup bagus.

Kedua, kerusakan jalan terkait konsistensi pelaksanaan peraturan pemakaian jalan, seperti jumlah muatan kendaraan maupun stratifikasi jalan. Stratifikasi jalan 1, 2, dan 3 tergantung pada kapasitas kendaraan, tetapi hal ini sering dilanggar. Seperti truk kelebihan muatan tidak pernah diturunkan muatannya di pos penimbangan jalan. Demikian juga pada stratifikasi jalan ketiga yang berada di daerah perumahan tetapi masih dilewati truk dan bus, sehingga jalan tersebut cepat rusak.

Disamping itu, menurut Departemen Perhubungan (Dephub) kerusakan jalan yang terjadi belakangan ini bukan hanya akibat kelebihan muatan dan bencana alam. Kerusakan justru lebih banyak disebabkan oleh konstruksi jalan yang tidak memenuhi standar. Baik menyangkut kepadatan tanah, beton, dan aspal. Kerusakan lain adalah akibat sistem pengendalian air (drainase).

Ketiga, mekanisme kewenangan pengelolaan merupakan hal penting bagi efektifitas pengelolaan jalan. Di Indonesia persoalan kewenangan memperbaiki jalan terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, penyelenggara dan penanggungjawab perawatan dan perbaikan jalan bisa berbeda-beda tergantung status jalan.

Pembagian jalan mengikuti status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal inilah yang sering membuat nasib jalan terkatung- katung karena lemahnya koordinasi dan beban anggaran yang diluar kemampuan penyelenggara jalan.

Ketika mendapat pengaduan dari publik, pemerintah saling lempar tanggung jawab meskipun dalam wilayahnya. Seperti jalan pantura, tepatnya jalan Daendels yang kian hari semakin parah (Bangsaonline.com, 20/12/16).

Berdasar pengakuan Kepala DPU Pemkab Gresik hanya bisa meneruskan tuntutan pendemo ke pihak berwenang. Terkait kerusakan jalan nasional, pihaknya tidak bisa langsung mengerjakan. Karena jalan tersebut wewenang Provinsi (bangsaonline.com, 17/10/16).

Padahal, menurut pengamat Tata Kota, Yayat Supriatma, jalur Pantura merupakan jalur nasional, untuk itu apabila terjadi kerusakan di jalur tersebut yang patut ditanya yakni pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU yang mengatur kebijakan (merdeka.com, 14/02/14).

*) Rutin, SEI, Tim Media MHTI DPD ll Gresik