Terkait Smelter, Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Freeport

0
322 views
Angggota Komisi VII DPR Eni Maulani.S saat berkunjung ke Kantor KWG. (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – Tidak adanya kepastian dari PT Freeport Indonesia mewujudkan pembangunan Smelter (pemurnian emas) di Indonesia, mulai membuat DPR RI kesal. Komisi VII DPR mendesak agar pemerintah bersikap tegas terhadap Freeport.

“Komitmen Komisi VII kalau tidak ada kepastian membangun Smelter di Indonesia ya diputus saja kontrak eksport konsentratnya,” kata Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani S kepada wartawan di Gresik, Kamis(29/12/2016).

Menurur Eni, Komisi VII memberikan batas toleransi sesuai kontrak yang ada. Namun, jika sampai awal tahun depan tidak kunjung ada kejelasan, pihaknya mendesak agat kontrak eskport konsentrat diakhiri.

“Kalau per 12 Januari 2017 tidak ada keputusan bangun smelter ya harus diputus kontraknya. Kami yakin itu akan terwujud,” jelas anggota DPR RI asal FPG dari dapil Jatim X Gresik dan Lamongan ini.

Dalam pengelolaan konsentrat saat ini pemerintah dikatakan telah dibodohi Freeport. Dari total konsentrat 3 juta ton per tahun dari tambang emas di Papua, 1 juta ton diolah di Indonesia. Sedang 2 juta ton dieksport dan diolah di Thailand.

Karena itu, Komisi VII akan berupaya maksimal mendesak kepada pemerintah dan PT Freeport Indonesia agar segera membangun Smelter di Indonesia.

Hingga saat ini, kata Eni, ada dua wilayah yang dipilih pemerintah untuk membangun Smelter, yakni di Papua dan Kabupaten Gresik. Namun, jika dilihat dari sarana penunjang, Gresik sangat tepat dibangun Smelter.

“Saat ini di Gresik  ada 2 lokosi yang digadang, yakni wilayah di kawasan PT Petrokimia Gresik dan kawasan JIIPE (java integrated industrial poarts and estate),” jelasnya.

Hanya, hingga sekarang pihak PT.Freeport juga belum bisa memastikan akan membangun Smelter di Gresik. Hal itu belum diputuskan Freeport dengan alasan kesulitan keuangan.

“Ini yang membuat kami penasaran. Mustahil Freeport tak ada dana untuk bangun Smelter. Kita akan mencari kebenarannya,” ungkapnya.

Menurut dia, pembangunan smelter sangat dinantikan masyarakat Gresik. Dengan adanya smelter ini akan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik. Khususnya, dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Keberadaan Smelter nanti membutuhkan sedikitnya 30.000 pekerja. “Saya paling getol menyuarakan masalah smelter ini. Tapi di tahun terakhir progresnya kok tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Public Affair PT Freeport Indonesia (FI), Clementino Lamury di hadapan rombongan Panja Freeport dan Komisi VII DPR RI menyatakan, hingga sekarang PT Freeport Indonesia belum menentukan lokasi lahan Smelter.

Sebab, kondisi tersebut terkait dengan beberapa hal. Di antaranya, masalah biaya yang sangat besar. Untuk biaya pembelian lahan PT Freeport Indonesia membutuhkan dana sebesar 150 juta USD.

Sedangkan untuk pembangunan pabriknya membutuhkan dana sebesar 2,2 miliar USD. “Kami masih mencari dana itu,” katanya saat menemui kunjungan Komisi VII DPR di PT Petrokimia Gresik baru-baru ini. (wan)